Bhaskara.id – Purwokerto – Aliansi BEM Banyumas Raya menggelar aksi bertajuk “Lawan dengan Mimbar Bebas, Desak Mundur Prabowo–Gibran” pada Jumat 26 Juni 2026 di Alun-Alun Purwokerto. Aksi yang diawali dengan titik kumpul di PKM Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) pukul 13.00 WIB ini mengusung konsep berbeda dari demonstrasi pada umumnya. Melalui mimbar bebas, lapak baca, pertunjukan musik, pembacaan puisi, hingga teatrikal, massa berupaya menyampaikan kritik terhadap pemerintah secara damai dan edukatif.

Seruan aksi tersebut ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, pengemudi ojek online, buruh, pelajar, guru, dosen, pedagang, petani, hingga masyarakat umum yang ingin menyuarakan aspirasinya.

Shidiq merupakan perwakilan dari Aksi Kamisan, menjelaskan bahwa Upacara Tuntutan merupakan kelanjutan dari berbagai aksi yang selama ini dilakukan di tingkat nasional maupun daerah. Menurutnya, aksi-aksi tersebut belum menghasilkan jawaban yang memuaskan dari pemerintah, bahkan tidak sedikit yang berujung pada tindakan represif dan kekerasan. Oleh karena itu, mereka mencoba menghadirkan bentuk penyampaian aspirasi yang lebih kreatif tanpa menghilangkan substansi tuntutan.

“Kami ingin menunjukkan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak harus selalu dilakukan dengan aksi yang berujung bentrokan. Melalui seni, diskusi, dan mimbar bebas, masyarakat tetap bisa menyampaikan keresahan sekaligus mengedukasi publik,” ujar Shidiq.

Ia menilai gerakan sosial tidak boleh berhenti pada satu momentum aksi. Menurutnya, perjuangan harus terus dilakukan dan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat. Selama ini, aksi-aksi di Banyumas dinilai masih didominasi mahasiswa, sehingga kegiatan seperti Upacara Tuntutan diharapkan mampu menjadi ruang yang lebih inklusif bagi masyarakat untuk ikut menyampaikan aspirasi.

Selain menyampaikan kritik, kegiatan tersebut juga diisi dengan berbagai aktivitas seperti lapak baca dari komunitas literasi, penampilan musisi lokal, orasi dari pekerja kampus, serta partisipasi masyarakat umum. Meski jumlah peserta diperkirakan sekitar seratus orang dan hampir sebanding dengan jumlah aparat keamanan yang berjaga, hal itu tidak menyurutkan semangat peserta aksi.

Perwakilan Lapak Baca UMP sekaligus DPM UMP, Izur, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari aksi demonstrasi sebelumnya. Bedanya, kali ini penyampaian aspirasi dilakukan melalui konsep mimbar bebas agar masyarakat dapat berdiskusi dan menyampaikan kritik secara lebih terbuka.

Menurut Izur, tuntutan yang dibawa massa tetap sama, yakni mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang dinilai muncul sejak awal masa pemerintahan Prabowo–Gibran. Ia mengungkapkan bahwa Bupati Banyumas sebelumnya menyatakan akan meneruskan aspirasi massa kepada pemerintah pusat. Namun hingga kini, pihaknya belum mengetahui apakah tuntutan tersebut benar-benar telah disampaikan.

Ia menegaskan bahwa perjuangan tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah. Solidaritas antarmasyarakat, menurutnya, menjadi kunci dalam memperjuangkan keadilan dan mengawal berbagai kebijakan publik.

Dalam aksi tersebut, peserta juga menyoroti sejumlah persoalan nasional, seperti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kondisi ekonomi masyarakat, sulitnya memperoleh pekerjaan dengan upah yang layak, hingga berbagai kebijakan lain yang dinilai belum berpihak kepada rakyat. Berbagai isu tersebut menjadi dasar tuntutan yang terus disuarakan oleh massa aksi.

Melalui Upacara Tuntutan, penyelenggara berharap masyarakat semakin sadar terhadap situasi sosial, politik, dan kebijakan publik. Mereka juga ingin menunjukkan bahwa kritik dapat disampaikan secara damai, kreatif, dan edukatif tanpa harus diwarnai tindakan anarkis. Meski demikian, mereka menegaskan akan terus mengawal berbagai persoalan yang dinilai belum mendapat respons dari pemerintah selama tuntutan masyarakat belum dipenuhi. (LY/AN/BHAS).