Ilustrasi oleh Divisi Kreatif

Bhaskara.id-Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) resmi mengadakan wisuda secara luring dan daring pada 25 September 2021. Hal ini ditegaskan dengan surat pengumuman nomor: A12.II/1314-S.Pu/UMP/VIII/2021. Keputusan ini diambil setelah UMP melakukan kegiatan wisuda secara luring dan daring pada periode sebelumnya.

Berdasarkan surat pengumuman yang beredar, mahasiswa yang mengikuti wisuda baik secara luring maupun daring diharuskan membayar iuran sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah). Pandemi Covid-19 yang belum usai berdampak pada kondisi ekonomi mahasiswa. Banyak mahasiswa—khususnya yang mengikuti wisuda secara daring—mengeluh terkait besaran biaya wisuda yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil riset LPM Bhaskara pada tanggal 31 Agustus-1 September 2021, terdapat 532 mahasiswa yang akan mengikuti wisuda dan sebesar 97,2% di antaranya merasa keberatan dengan biaya yang telah ditetapkan.

Takiyan Abdullah—mahasiswa Fakultas Pertanian dan Perikanan sekaligus salah satu peserta wisuda—mengatakan lebih memilih untuk mengikuti wisuda secara luring. Pertimbangan itu disebabkan karena biaya yang dikeluarkan cukup besar, tetapi hanya mendapatkan link Zoom saat kegiatan berlangsung.

“Dengan biaya yang sudah tertera di surat, jika pembayaran sejumlah Rp800.000 hanya untuk link Zoom itu tidak rasional apalagi untuk sewa toga,” ungkap Takiyan saat ditemui secara langsung pada Selasa, (31/08).

Takiyan menambahkan, perlu adanya rincian pengeluaran dari input (pemasukan) uang wisuda Rp800.000, seperti uang pengeluaran untuk teknis dan pelaksanaan kegiatan wisuda. Hal ini berkaitan dengan keperluan mahasiswa saat meminta uang terhadap orang tua dan menuntut kejelasan perincian biaya.

“Jadi, transparansi sangat diperlukan untuk kita walaupun itu sudah menjadi kewajiban kampus,” tutur Takiyan.

Takiyan berharap bahwa pihak universitas bisa mengoptimalkan efisiensi kegiatan wisuda, terutama keadilan bagi mahasiswa yang mengikuti secara daring maupun luring. “Dapat dioptimalkan dalam keadilan bagi mahasiswa yang mengikuti wisuda dengan biaya yang sama,” imbuh Takiyan.

Yeni Crista Apriliani, mahasiswa Fakultas Pertanian dan Perikanan, mengatakan lebih memilih wisuda secara daring dengan memanfaatkan momen berharga bersama orang tua.

“Sepertinya akan sepi, jika memilih wisuda secara luring karena orang tua juga tidak diperbolehkan hadir padahal saya menginginkan kehadiran orang tua pada saat wisuda,” kata Yeni saat ditemui pada Selasa, (31/08).

Sejalan dengan Takiyan, Yeni juga menuntut adanya kejelasan dari pihak universitas terkait alokasi biaya wisuda yang dibutuhkan guna memberikan penjelasan perihal biaya kepada orang tua masing-masing. “Saya berharap akan ada keringanan dana wisuda, terutama bagi mahasiswa yang mengikuti secara daring yang hanya mendapatkan link Zoom dan toga pinjaman,” ungkap Yeni.

Diketahui, pada Selasa (31/08), sejumlah mahasiswa dari beberapa fakultas di UMP melayangkan protes melalui coretan banner atas kebijakan biaya wisuda yang dirasa terlalu mahal. Mereka tampak menggantungkan banner bekas di parkiran Fakultas Farmasi dengan ungkapan berbau satire, seperti “Bayar 800 ribu hanya buat link Zoom!?” dan.“Di balik kata wisuda, mahasiswa ngelus dada”.

Bintang Akbar dari Fakultas Pertanian dan Perikanan mengatakan kegiatan wisuda terbilang singkat. Namun, biaya yang dikeluarkan tetap sama antara yang mengikuti secara daring atau luring.

“Pelaksanaan wisuda yang terbilang singkat dengan biaya Rp800.000, mungkin bagi kawan-kawan mahasiswa menyatakan keberatan karena daring, yang jelas-jelas menggunakan fasilitas sendiri (kuota dan sebagainya),” ungkap Bintang.

Menanggapi hal tersebut, Ikhsan Mujahid selaku Wakil Rektor II bidang Keuangan dan Aset mengatakan, mahasiswa dipersilahkan untuk memilih dengan biaya yang sama.  Untuk toga atau baju wisuda, setiap beberapa tahun sekali memerlukan regenerasi atau pembaruan karena sudah lama dipakai. Momen tahunan tersebut bertepatan pada wisuda periode September 2020 sehingga toga atau baju wisuda diberikan kepada wisudawan/wisudawati  pada periode tersebut.

Ikhsan menambahkan untuk anggaran yang sudah dicanangkan oleh panitia hanya cukup dan tidak mengambil keuntungan sama sekali sesuai dengan jumlah wisudawan yang mengikuti kegiatan tersebut. “Habisnya berapa, jumlahnya berapa dibagi dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti wisuda,” ungkap Ikhsan saat ditemui di ruangannya, (31/08).

“Tentang transparansi, tidak bisa semua disampaikan kepada mahasiswa. Namun, mahasiswa dapat menyampaikan jumlah biaya sesuai dengan surat pengumuman,” tambah Ikhsan.

Di hari yang sama, Aman Suyadi selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Kerjasama mengatakan, penyelenggaraan wisuda periode September yang akan dilakukan dengan dua cara (luring dan daring) tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

“Dari panitia menganggarkan seluruh kegiatan wisuda dibagi jumlah mahasiswa yang mengikuti wisuda. Untuk melakukan kegiatan seperti wisuda membutuhkan perizinan dari pihak pemerintahan kabupaten,”  ungkap Aman. Aman juga menambahkan, terkait keluhan yang dilayangkan mahasiswa akan dirapatkan melalui rapat pimpinan.

Kemudian, pada Rabu (01/09) saat dihubungi melalui seluler (Whatsapp), Aman menegaskan kalau sesuai hasil rapat pimpinan, ditetapkan bahwa universitas tidak memberlakukan pemotongan biaya wisuda di periode September 2021. Menanggapi aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa, aksi atau protes yang dilakukan merupakan hak mahasiswa menurutnya. (CH/HA/Bhas)