Redaksi
“KPK sekarang sudah tidak ada giginya, KPK sekarang sudah tidak ada taringnya. Sekarang KPK sudah dilucuti, KPK sekarang bukan lagi KPK yang dahulu, KPK di rezim saat ini ingin dibunuh,” demikianlah orasi pembuka dari Bagus Adikusuma selaku Koordinator Lapangan aksi (25/09).
Berbagai elemen mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak (SEMARAK) Banyumas melakukan aksi Gerakan 30 September Tes Wawasan Kebangsaan (G30STWK) pada Sabtu, (25/09). Aksi tersebut dimulai pada pukul 13.50 WIB di kawasan Alun-Alun Purwokerto.
Aksi ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Banyumas, diataranya yaitu Badan Eksekutif (BEM) Universitas Jendral Soedirman (Unsoed), BEM Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), BEM Universitas Peradaban, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Banyumas, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Purwokerto, Pondok Berhimpun dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Aksi yang di gelar ini mengajukan tiga poin tuntutan yang berisi:
- menuntut Jokowi membatalkan pemecatan lima puluh enam pegawai KPK
- menuntut KPK untuk menjalankan tuntutan Mahkamah Konstitusi dan rekomendasi ombudsman RI dan komnas HAM,
- mencopot Firli Bahruri dan komisioner KPK yang tidak berintegritas.
Salma Fathina Hanin yang akrab disapa Hanin, salah satu peserta aksi yang tergabung dalam perwakilan BEM UMP, juga berpendapat tentang adanya kejanggalan dari tes TWK yang dilaksanakan.
“Ada banyak TWK yang menurut mahasiswa itu kurang tepat dan banyak isu taliban yang membuat bahwa hanya menggunakan isu seperti itu malah memberhentikan anggota yang memiliki peran penting di KPK,” ungkap Hanin.
Hanin berharap aksi ini akan terus berlanjut sampai didengar oleh presiden. “Harapannya aksi ini terus lestari. Kita melestarikan anti korupsi dimana aksi ini harus terus ada, dan tidak berhenti sampai disini saja. Tidak hanya regional, tapi dapat juga sampai nasional dan isu ini akan terus diangkat sampai pada titik bahwa kita merasa menang,” pungkas Hanin.
Usup selaku Presiden BEM Fakultas Peternakan Unsoed menyuarakan dalam orasinya bahwa tragedi ini menyatakan lima puluh enam pegawai berintegritas dari KPK akan diberhentikan.
“Pemerintah sudah tidak bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya, pemerintah sudah tidak peduli lagi bahkan dengan keadaan semrawut di negara ini sendiri. Saat ini, kita berada disini ketika tuhan sedang tersenyum. Saat ini, KPK sedang tidak baik baik saja,” ujar Usup.
Dalam orasinya Usup menegaskan, ketika semua upaya yang dilakukan oleh berbagai lembaga sudah tidak di dengar oleh negara, adalah rakyat turun kejalan dan untuk melawan.
Senada dengan Usup, Fatur selaku Presiden BEM Fakultas Teknik mengatakan, dalam aksi ini ia ingin membangun kesadaran masyarakat bahwa KPK sedang tidak baik baik saja.
“Tujuan utama aksi ini adalah mengawal teman teman yang belum bisa berangkat ke nasional. Untuk itu, kita juga bisa membangun atensi yang lebih tinggi ketika aksi nasional itu dilaksanakan agar dapat membangun kesadaran masyarakat bahwasannya KPK saat ini sedang tidak baik baik saja,” tutur Fatur.
Menurut Bagus Adikusumo, koordinator lapangan (Korlap) aksi, rangkaian eskalasi gerakan regional juga dilaksanakan secara nasional untuk menyampaikan keresahan nasional.
“Aksi ini bertujuan lebih untuk TWK dicabut, pegawai berintegritas dikembalikan lagi dan nama baiknya diperbaiki lagi. Karena lima puluh enam pegawai ini nama baiknya sudah dikatakan tidak baik karena tidak lulus tes TWK,” ungkap Bagus.
TWK diberikan kepada pegawai KPK untuk diubah alih status, pegawai KPK menjadi ASN, pegawai yang berintegritas melapor pada Komnas HAM. Lalu, Komnas HAM mengusut dan menganalisis laporan. Ternyata Komnas HAM menemukan sebelas pelanggaran dari berlakunya tes TWK.
“Sudah tidak ada jalan lagi. Jalan formal sudah ditempuh. Untuk itu kita sebagai mahasiswa menempuh jalan ekstra parlementer, kita turun aksi ke jalan ini untuk menuntut bahwa Pak Jokowi selaku pemangku kekuasaan ini harus turun tangan menyelesaikan tes TWK ini,” tegas Bagus Adikusumo.
Bagus juga menjelaskan, aksi kali ini merupakan rangkaian untuk menyampaikan keresahan terkait pemecatan 56 pegawai intergritas KPK. Aksi akan terus berlanjut hingga aksi nasional, yang akan diadakan pada tanggal 27 di Jakarta. Rombongan dari Banyumas akan dikoordinir oleh BEM Unsoed dengan estimasi pemberangkatan sejumlah 60 peserta dan akan berangkat pada Minggu (26/09) malam. (MHN/Bhas)
