Redaksi
Bhaskara.id – Kamis (20/02) lalu, masyarakat Banyumas datang berbondong-bondong ke pendopo Si Panji Banyumas, khususnya masyarakat desa Dharmakeradenan, Pesinggangan, Kemranjen, Cilongok, dsb. Diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH) Banyumas ini tidak hanya dihadiri oleh masyarakat desa yang rata-rata berprofesi sebagai petani. Namun, ada juga beberapa civitas akademika yang turut hadir, diantaranya beberapa dosen ataupun mahasiswa dari Universitas Jendral Soedirman (UNSOED), Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan Universitas Wijaya Kusuma (UNWIKU). Selain itu, Toto Rahardjo yang merupakan pendiri komunitas Kiai Kanjeng dan Titut Edi Purwanto, salah satu seniman asal Banyumas pun turut hadir untuk meramaikan acara diskusi ini. Sementara itu, dari pihak pemerintah Kabupaten Banyumas diwakili oleh Budi Setiawan selaku ketua DPRD dan Sadewo selaku Wakil Bupati Banyumas.
Masyarakat berkumpul di pendopo Si Panji pukul 19.00 WIB untuk menyuarakan keluh kesah mereka kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas akan permasalahan pertanian yang ada.
Acara yang bertajuk “Senjakala Kedaulatan Pangan” itu terlaksana karena masyarakat Banyumas sendiri yang memintanya. Acara dibuka oleh penampilan Gamelan Tarbiyah Cinta pada pukul 20.00 WIB. Riuhan tabuhan gamelan yang berpadu dengan alat musik modern benar-benar berkumandang mengiringi suara apik sang sinden. Masyarakat yang datang pun cukup terhibur dengan penampilan gamelan Tarbiyah Cinta yang didatangkan langsung dari Banjarnegara.
Acara berlanjut pada penyampaian gendu-gendu rasa dari masyarakat yang diwakili oleh dua perwakilan. Keluh kesah pertama disampaikan oleh Darsum, seorang petani dari Dharmakradenan yang ingin meminta kejelasan dari pemerintah kabupaten Banyumas dalam menyikapi permasalahan yang ada, seperti sengketa tanah yang terjadi di Dharmakradenan. Ia juga meminta pemerintah Kabupaten Banyumas untuk memperjuangkan orang-orang Dharmakradenan agar tidak sengsara terus menerus. Selain itu, mereka juga meminta agar Undang-undang Agraria ditegaskan, terutama untuk para petani penggarap agar mereka bisa menggarap sawah kembali sehingga bisa menafkahi keluarga.
Keluh kesah yang kedua disampaikan oleh salah seorang guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Pesinggangan, yang menanyakan tentang insentif guru PAUD yang ada di wilayah Pesinggangan. Ia dan teman-temannya merasa perlu adanya bantuan pemerintah Kabupaten Banyumas, agar guru PAUD juga mendapatkan timbal balik yang sesuai dengan apa yang telah mereka berikan kepada masyarakat desa untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa.
Setelah penyampaian aspirasi dari masyarakat, Bupati Banyumas, Ahmad Husein baru saja tiba dan langsung bergabung untuk mengikuti acara yang sudah dimulai. Pembawa acara pun melanjutkan acara selanjutnya yaitu tanggapan dari pemerintah Kabupaten Banyumas.
Ketua DPRD Banyumas, Budi Setiawan menjelaskan bahwa acara ini diadakan bukan untuk menyelesaikan masalah, karena semua itu butuh proses. Menurutnya, dengan adanya acara seperti ini, sebagai perwakilan pemerintah kabupaten Banyumas paling tidak langsung mendengar keluhan dari masyarakat dan masyarakat juga bisa menyampaikan secara langsung kepada pemerintah kabupaten. Budi juga berjanji akan memperjuangkan masalah Dharmakradenan, agar masalah ini bisa cepat selesai dan masyarakat Dharmakradenan bisa sejahtera.
Untuk masalah insentif guru PAUD, Budi sendiri meminta maaf karena tidak bisa mengabulkan semua permintaan insentif guru-guru PAUD. Menurutnya, tidak bisa semua guru bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), apalagi sekarang sistem pusat yang menyeleksi. Untuk saat ini (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Banyumas sendiri 60% dana terbesar digunakan untuk membayar gaji semua PNS yang ada di Banyumas. Jika semua guru meminta insentif ke pemerintah kabupaten, maka akan semakin berkurang lagi APBD yang bisa digunakan untuk pembangunan.
Setelah Budi, pembawa acara mempersilahkan Sadewo selaku wakil Bupati Banyumas untuk menyampaikan tanggapannya. Sadewo berbicara tentang penyelesaian masalah-masalah yang ada, termasuk pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) di daerah yang belum memiliki MCK.
Seusai Sadewo menyampaikan tanggapannya, giliran Titut Edi Purwanto atau yang lebih dikenal dengan Titut corong sewu menyampaikan sepenggal cerita dan menanggapi masalah-masalah yang ada di Banyumas dengan senyuman. Ia bercerita tentang dirinya yang tak lain adalah seorang Petani, Seniman bahkan tak jarang pula dipanggil Kyai. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah orang Banyumas total yang percaya bahwa selama berada di Banyumas, ia akan terus bisa hidup, karena ia merasa selalu ada rejeki untuknya. Ia percaya, di Banyumaslah ia bisa menjadi sebenar-benarnya dirinya. Di akhir ucapannya ia pun menyempatkan untuk bernyanyi tembang Banyumasan yang membuat peserta diskusi terhibur, bahkan ada salah satu peserta yang berjoget ria bersamanya.
Tanggapan terakhir hadir dari Bupati Banyumas, Ahmad Husein yang mengatakan bahwa pertanian di Banyumas butuh kebaruan inovasi, bahkan perkembangan dalam teknologi pertanian. Menurutnya ini adalah tugas anak muda, karena anak muda sekarang memang tidak suka mencangkul, tetapi mereka memang lebih memahami teknologi, karena inilah zaman mereka. Husein juga menanggapi soal septictank dan MCK yang belum terpenuhi, ia sangat menerima bila ada masyarakat yang mengajukan pembuatan MCK dan lain sebagainya, tetapi itu semua harus sesuai prosedur.
Di akhir acara, Pembawa acara menyimpulkan bahwa diskusi seperti Senjakala Kedaulatan Pangan ini memang diperlukan dan pemerintah Kabupaten Banyumas akan sangat menerima apabila ada perkumpulan masyarakat yang ingin berdialog dan berdiskusi secara langsung dengan wakil rakyatnya.
Akhirnya acara ditutup pada pukul 22.10 WIB oleh Gamelan Tarbiyah Cinta dan masyarakat kembali ke rumahnya menggunakan transportasi yang telah di sediakan oleh pemerintah kabupaten Banyumas dan kendaraan pribadi bagi yang masih berada di wilayah Purwokerto. (RBS/Bhas)
