Bhaskara.id – Bersamaan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, Front Perjuangan Rakyat (FPR) Banyumas menggelar aksi menyikapi permasalahan yang terjadi di Indonesia pada minggu (20/10). Dalam aksi ini keamanan yang dikerahkan polisi berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya. Terdapat banyak aparat yang dikerahkan dan jugat terlihat telah dipersiapkan Perlengkapan anti huru-hara dalam salah satu kendaraan polisi yang diletakan samping jalan Alun-alun Purwokerto. Selain itu, terlihat juga ada mobil water cannon untuk berjaga-jaga kerusuhan terjadi.

Menurut pengakuan Kapolres, Bambang Yudhantara Salamun dalam aksi ini ia mengerahkan sekitar 50 pasukan untuk pengamanan. “Total kepolisian Banyumas mengerahkan 1200 pasukan yang disebar di seluruh Banyumas untuk keamaanan hari pelantikan Presiden dan khusus untuk aksi ini kami kerahkan 50 pasukan,” katanya.

Dalam aksi yang dilakukan oleh FPR, terlihat juga ada organisasi masyarakat yang datang yaitu Banser dan Lowo Ireng. Selama aksi berjalan, ormas tersebut sekadar memperhatikan dan mengawasi jalannya aksi. Berdasarkan perkataan Kapolres, mereka berada di alun-alun untuk merespons aksi dari FPR. “Dalam menyuarakan pendapat, pasti ada saja.  Nah mereka merespons aksi FPR yang dikhawatirkan ada tujuan untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden,” ujarnya.

Polisi juga mengatakan, pengerahan pasukan yang lebih banyak juga bertujuan untuk mengamankan jalannya aksi jika terjadi konflik horizontal antara pihak yang pro dan kontra.

“Di Banyumas ini, organisasi masyarakat beragam, bukan hanya FPR. Ada berbagai organisasi yang punya pandangan berbeda-beda dan itu wajar. Sudah tanggung jawab kepolisian mengamankan jalannya aksi, bahkan ada beberapa aparat kepolisian yang dikerahkan untuk menjaga sekretariat cabang FMN semata-mata demi keamanan,” tanggapnya.

Menurut Ahmed Chomaeni selaku juru bicara aksi, demonstrasi yang mereka lakukan tidak ada sedikitpun niatan untuk mengganggu apalagi mengagalkan pelantikan presiden jokowi dan wakil presiden Ma’ruf amin. “Aksi ini dilakukan untuk merespons persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia baru-baru ini, seperti adanya pelemahan UU KPK sampai konflik di Papua,” katanya.

Terkait penentuan tanggal aksi, Ahmed mengaku tanggal aksi dilakukan saat pelantikan itu menurutnya sebuah momentum yang tidak boleh dilewatkan. “Pelantikan ini justru momentum untuk menyuarakan aspirasi kepada pemerintah,” ungkapnya.

Adapun aksi ini memiliki beberapa tuntutan, antara lain:

1. Padamkan api dan selamatkan korban kabut asap, berikan perawatan gratis dan layak pada korban kabut asap serta bangun pusat rehabilitasi dan penanganan korban kabut asap dikalimantan dan sumatera.
2. Cabut segera HGU perusahaan pembakar lahan serta tangkap dan adili
3. Hentikan izin HGU baru bagi perkebunan besar.
4. Cabut aturan kenaikan iuran BPJS
5. Hentika tindakan fasis terhadap rakyat yang menyuarakan hak demokratisnya
6. Usut tuntas pelaku kekerasan dan pembunuhan terhadap rakyat indonesia
7. Hentikan dan usut tuntas pelanggaran HAM di Papua
8. Batalkan segera RUU pertanahan, RUU pertenagakerjaan, RKUHP, Minerba, dan undang-undang anti rakyat lainnya.
9. Cabut UU KPK, PP 78 tentang pengupahan, Perppu Ormas dan UU ITE
10. Cabut UU no.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
11. Hentikan upaya pecah belah terhadap gerakan rakyat
12. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat
13. Wujudkan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional

(BP/Bhaskara)