Aliansi Mahasiswa Banyumas yang terdiri dari mahasiswa UNSOED, UMP, UNWIKU, Amikom, IAIN dan kampus lainnya telah menyelenggarakan Aksi Duka Cita Demokrasi dan Kawal Tuntutan pada Selasa 1 Oktober 2019 pukul 14.00. Kegiatan ini merupakan sikap lanjutan dari Aksi Tolak RKUHP dan Revisi UU KPK pada tanggal 23 September 2019 lalu.

“Jadi untuk sikap solidaritas ini berlandaskan terkait aksi tanggal 24 September dan juga menambahkan tuntutan saat tanggal 24 kemarin yaitu tragedi represifitas. Jadi teman-teman juga mengangkat isu tersebut,” ujar Anang, salah satu mahasiswa UNNES yang juga berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Aksi dimulai dengan berkumpulnya massa di Tugu Pancasila Purwokerto kemudian dilanjutkan dengan longmarch menuju gerbang utama Gedung DPRD Banyumas seraya dikawal oleh aparat Kepolisian Resor Banyumas. “Kami selaku aparat keamanan terkait dengan penyampaian pendapat di muka umum secara konstitusional diatur dan diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Apabila sesuai dengan mekanismenya, maka kewajiban kami adalah mengawal dan meyakinkan peserta aksi dan masyarakat sekitarnya aman dalam melaksanakan aktivitasnya,” ujar Bambang Yudhantara selaku Kapolres Banyumas.

Setelah melakukan longmarch Massa aksi berorasi dengan membawa sejumlah atribut, dari bendera lembaga, spanduk hingga keranda buatan yang bertuliskan “RIP Demokrasi”. Selain berorasi, terdapat pula massa dari Fakultas Ilmu Budaya Unsoed yang menyumbangkan lagu akustik dengan lirik mengkritik.

Kemudian massa aksi juga mengajukan Deklarasi Komitmen Hentikan #reformasidikorupsi dengan poin-poin sebagai berikut :

  1. DPRD Banyumas siap terus menolak Revisi UU KPK dan KUHP yang berpotensi mengkebiri nilai-nilai demokrasi dan semangat reformasi
  2. DPRD Banyumas siap untuk selalu menjalankan kewajibannya sebagai wadah perjuangan aspirasi rakyat Banyumas
  3. Polres Banyumas siap memastikan tidak akan ada tindakan represifitas atau kriminalisasi terhadap aktivis mahasiswa maupun masyarakat yang berdemonstrasi sesuai dengan prosedur yang ada
  4. Polres Bayumas siap mendesak Polri untuk mengusut tuntas dan menindak aparat kepolisian yang melakukan tindakan represifitas dan pembunuhan terhadap massa aksi
  5. Mahasiswa Banyumas siap terus berada di garda terdepan untuk mengontrol dan mengkritisi kebijakan pemerintah daerah hingga nasional yang merugikan rakyat Indonesia

Mereka meminta dari perwakilan DPRD Banyumas dan Kapolres Banyumas untuk bertemu dan menandatangani deklarasi komitmen tersebut. Dan seperti pada aksi sebelumnya, perwakilan DPRD dan Kapolres Banyumas menemui para mahasiswa serta naik ke panggung orasi. Keduanya membacakan lima poin tuntutan yang dilanjutkan penandatanganan Deklarasi Komitmen Hentikan #reformasidikorupsi diatas materai.

Dengan ditandatanganinya kertas deklarasi komitmen tersebut, maka tertulislah komitmen yang mengikat kedua belah pihak. Hal ini juga disampaikan oleh Fatih selaku perwakilan BEM Unsoed “Kita berkomitmen bersama dengan adanya tanda tangan semua lembaga, maka dari situlah bentuk komitmen kita dan jika ada penghianatan pasti kita lawan. Karena ada tanda materainya ini  bisa dituntut juga ketika ada penghianatan didalamnya,” ujarnya

Fahrul selaku koordinator lapangan, mengatakan aksi ini sudah mencapai harapan yaitu dengan ditandatanganinya komitmen dari DPRD dan Kapolres Banyumas untuk tidak melakukan tindakan represifitas dan juga mengawal serta menolak narasi #reformasidikorupsi.(RKZ)