Redaksi
Pada Jum’at (12/6/2026), sejumlah banner berisi kritik terhadap pemerintah yang dipasang oleh Aliansi Mahasiswa UMP terlihat di beberapa titik lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP). Banner tersebut memuat berbagai Isu yang dinilai menjadi keresahan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Banner tersebut dipasang di sejumlah titik kampus, seperti area samping Gedung Fakultas Kedokteran, lapangan UMP, taman dekat Central Halal, serta area gerbang belakang kampus.
Isi banner menyoroti sejumlah isu yang menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir dan juga meresahkan mulai dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), anjloknya rupiah, RUU TNI & POLRI yang sudah disahkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan juga Pendidikan.
Ada beberapa tulisan yang disampaikan pada banner tersebut yaitu “Rakyat Bukan Sapi Perah”. Ketua BEM KM UMP sekaligus Presiden Nasional BEM PTMAI Zona IV Jawa Tengah dan DIY, Yoga Dwi, menjelaskan bahwa slogan tersebut merupakan bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Kepada masyarakat ataupun kepada mahasiswa khususnya yang ada di UMP “kita itu bukan sapi perah yang selalu kemudian diambil uangnya terus menerus akan tetapi tidak disejahterakan, apalagi terakhir dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo di statemennya, dia (Prabowo) menyampaikan orang desa itu tidak butuh kaya” Ujar Yoga Ketika diwawancarai oleh LPM Bhaskara. Dari statement tersebut menurut Yoga “rakyat kita itu gak butuh kaya yang penting hidup” Ujar Yoga (jum’at/12/6/2026).
Kritikan pada banner yang terpampang itu bertujuan menyadari atas keresahan yang terjadi saat ini bahwasannya masalah kenaikan BBM, melemahnya rupiah, masalah supremasi sipil, dan TNI POLRI yang dapat menduduki ranah kekuasaan sipil. hal ini bukan masalah sepele, ini adalah masalah Bersama.
Melalui aksi pemasangan banner tersebut, Yoga berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. “Tentu, kita juga menuliskan bahwa reformasi total, yang artinya Prabowo harus berbenah. Prabowo Gibran, rezim Prabowo Gibran ini harus berbenah secepat mungkin. Satu yang harus dilakukan Adalah apa namanya? pangkas anggaran terhadap program-program yang tidak bermanfaat kemudian efisiensi anggaran secara benar dan juga sejahterakan rakyat” kata Yoga Ketika diwawancarai di Gedung FEB lantai 8. Menurut Yoga, pemerintah perlu segera melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat agar kepercayaan publik dapat tetap terjaga.
SA/BHAS
