Bhaskara.id – Senin, 12 Oktober 2020 panitia KOSMA (Kongres Mahasiswa) kembali mengadakan forum untuk melanjutkan agenda KOSMA yang sempat terbengkalai. Dengan mengundang 62 lembaga dan UKM, KOSMA XVII digelar di Auditorium Ukhuwah Islamiyah UMP.

Pada hari pertama pelaksanaan, KOSMA berlangsung cukup alot. Pendapat demi pendapat terus terlontar dari berbagai lembaga. Berdasarkan pantauan dari reporter LPM Bhaskara, adanya kekisruhan tersebut bermula saat munculnya pertanyaan mengenai relevansi AD/ART dengan kebutuhan lembaga dan UKM saat ini. Disusul dengan propaganda pembubaran KOSMA yang semakin membuat panas suasana.

Dalam forum tersebut, peserta beranggapan bahwa isu pembubaran KOSMA muncul karena adanya kegelisahan lembaga yang merasa sudah tidak lagi terakomodir dengan adanya Keluarga Mahasiswa (KM) UMP.

Seperti adanya Badan Keuangan Mahasiswa (BKM) yang tak lagi memiliki fungsi mengelola dana mahasiswa, kemudian student government yang menganut sistem kesatuan. Hal ini dirasa cukup menghambat kegiatan ketika ada lembaga tinggi yang mati suri.

Sebut saja Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM U) yang tidak memiliki presiden mahasiswa dan ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM U) yang mengundurkan diri di tengah masa kerjanya.

Perdebatan terus terjadi. Peserta forum saling melemparkan pandangan terkait permasalahan yang ada. Hingga semua mengerucut pada tiga opsi yaitu pembaharuan sistem dalam KM UMP yang diusulkan oleh LPM Bhaskara, kemudian pembubaran dan pembentukan KM UMP baru yang diusulkan oleh HMPS HES dan opsi ketiga yaitu melanjutkan agenda KOSMA dengan pemilihan presidium tetap, opsi ini diusulkan oleh DPM Psikologi.

Sontak suara forum terpecah dalam tiga pandangan ini. Sampai tak temui kesepakatan, para pengopsi diberikan skorsing waktu untuk melakukan lobbying. LPM Bhaskara dan HMPS HES sepakat untuk menggabungkan opsi mereka menjadi perbaikan sistem KM UMP, sehingga tersisa dua opsi yaitu perbaikan sistem KM UMP dan opsi lanjut agenda KOSMA.

Menurut DPM Psikologi, mereka tetap mempertahankan opsi tersebut untuk mendapatkan LPJ dari DPM U dan BKM. Sedangkan alasan LPM Bhaskara dan HMPS HES tetap pada opsinya karena merasa agenda KOSMA tidak perlu dilanjutkan, melainkan langsung pada pembahasan pembaruan sistem KM UMP yang baru. 20 menit waktu skorsing, akhirnya membuahkan hasil kesepakatan yaitu agenda tetap dilanjutkan, namun dengan syarat jika hingga Selasa, 13 Oktober 2020 LPJ tidak bisa terlaksana maka agenda dilanjutkan pada pembubaran KOSMA untuk membahas perbaikan sistem KM UMP.

Hasil lobbying disampaikan oleh Irvan Fachriza Ghofur selaku presidium sidang. Namun, karena kesepakatan forum tidak kunjung ditemui, opsipun kembali terbagi menjadi dua. Lanjut agenda atau bubarkan KOSMA untuk bentuk sistem KM UMP yang baru.

Merasa tensi forum semakin naik, DPM Psikologi mencabut opsinya dan pergi meninggalkan forum. Sehingga, tersisa satu opsi yang disepakati dalam forum. Akan tetapi, sangat disayangkan karena timbul permasalahan baru, DPM U tidak menyatakan sikap atas opsi tersebut dan menyatakan keberatan.

Keberatan itu dilontarkan oleh Irvan, ia mengatakan jika KOSMA dibubarkan maka LPJ DPM akan tertunda dan menambah beban mereka. Sementara itu, forum terus mendesak sikap presidium yang dinilai tak tegas dan membawa kepentingan lain. Setelah melalui situasi rumit, presidium akhirnya mengesahkan opsi yang tersisa.

Berlanjut pada KOSMA kedua hari Selasa, 13 Oktober, secara tiba-tiba, presidium yang juga adalah DPM U memberikan sikap penolakan terhadap opsi perbaikan sistem KM UMP karena dinilai menyalahi konstitusi. Tak hanya itu, ia juga mencabut kesepakatan forum pada akhir KOSMA pertama yang dirasa tak berimbang.

Risqon, selaku anggota DPM mengatakan adanya pencabutan kesepakatan forum itu didasari pada konstitusi yaitu AD/ART yang tidak bisa diubah pada tahun ini. Badan Pekerja (BP) KOSMA kemudian memberikan pandangannya, bahwa adanya opsi perbaikan sistem KM UMP ini karena deadlock yang terjadi dalam forum KOSMA pertama. Tak hanya BP, beberapa peserta forum turut ramai menyampaikan pendapatnya tentang pencabutan kesepakatan secara sepihak itu.

Sontak hal ini menimbulkan persepsi negatif dari peserta forum. Adit, selaku BP (Badan Pekerja) KOSMA merasa adanya ketidaknetralan sikap presidium. Ia juga menilai ketukan palu dilakukan secara sepihak oleh presidium telah menyalahi marwah demokrasi forum. “Saya merasa presidium tidak netral karena setiap ada opsi tidak langsung ditanyakan kepada peserta sidang, melainkan ia mengulur waktu,” katanya.

Senada dengan Adit, Astri, selaku anggota DPM FKIP juga menyatakan kekecewaan terhadap presidium yang dinilai tidak mengakomodir suara forum. “Dari kami, forum tidak diberikan tawaran atau kesempatan untuk mengajukan pendapat. Seolah-olah apa yang kita sampaikan di forum tidak berguna,” pungkasnya.

Astri juga mengatakan bahwa DPM U terkesan memaksakan pendapat dan tidak konsisten dengan ucapannya. “Tadi sore, DPM U sudah menyatakan untuk mengikuti kehendak forum, namun saat di persidangan, DPM tidak menyepakati keinginan forum, tanpa mempertanyakan terlebih dahulu kepada forum,” tambahnya.

Puncak dari KOSMA kedua inipun akhirnya tiba, ketika suara forum yang semakin hingar-bingar dan sikap presidium yang dicap terlalu lambat. Umpatan forum tak bisa lagi dibendung. “presidium jangan planga plongo”, “presidium tidak netral”, “presidium tidak tegas” dan berbagai untaian kasar lainnya bermunculan.

Walk out dari peserta forum pun bermunculan setelah kelengkapan sidang menyatakan undur diri. semua peserta forum pergi meninggalkan ruangan sidang yang kemudian disusul oleh presidium yang juga meninggalkan palunya.

Sesaat setelah peserta keluar dari persidangan, tiba-tiba peserta forum kembali masuk ke ruangan dan membentuk forum baru untuk membahas kelanjutan dari feodal lembaga di KM UMP.

Menurut Adit, hal ini terjadi karena sudah diinisiasi bersama oleh forum. Astri juga membenarkan hal itu, ia menjelaskan bahwa sebelumnya sudah ada inisiasi darinya bersama alat kelengkapan sidang dan perwakilan mahasiswa untuk membuat sidang istimewa jika terjadi dead lock.

Hingga saat ini, DPM U maupun Presidium KOSMA belum bisa dimintai keterangan. Reporter LPM Bhaskara sudah berusaha menghubungi mereka sejak terjadinya walk out serentak oleh peserta KOSMA. (MF/Bhas)