Bhaskara.id – Di tengah pandemi, kegiatan belajar-mengajar dan kegiatan lainnya tetap dilaksanakan, tidak terkecuali dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan setiap tahun. Sesuai dengan jadwal kegiatan di kalender akademik Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), KKN akan diselenggarakan pada akhir bulan Juli hingga akhir bulan Agustus.

Beberapa mahasiswa khawatir dengan KKN yang dilakukan secara luring. Aditya yang akrab disapa Adit, salah satu mahasiswa Fakultas Kedokteran asal Tambaksogra, mendapat tempat KKN di Kodya Banjar Patroman yang saat ini diketahui berada di zona merah dan ditempuh sekitar 4 jam dari rumahnya. Sampai saat ini, ia belum pernah survei sama sekali ke tempat KKN karena pihak pemerintah Banjar Patroman belum mengizinkan mereka untuk melakukan survei di tempat tersebut.

Adit merasa khawatir dengan pelaksanaan KKN kali ini. Ia juga mengatakan bahwa orang tua dan keluarganya merasa khawatir dengan adanya KKN secara luring apalagi ia ditempatkan pada daerah dengan zona merah.

“Semisal kita positif Covid-19 mungkin imun kita kuat, tapi kita bisa menularkan ke orang tua, emang kita tidak merasa kalo kita positif, orang tua kita yang pasti rentan apalagi muncul variasi virus baru yaitu virus delta yang mudah menular,” tutur Adit.

Apabila KKN akan dilaksanakan secara luring, Adit berpendapat harus ada usaha dari UMP untuk mengadakan vaksin secara gratis. “Misalnya memang KKN secara luring, minimal ada salah satu usaha dari panitia untuk mengadakan vaksin gratis atau memberikan jaminan Swab Antigen dan memberikan jaminan bahwa ada rumah sakit di daerah dekat KKN sebagai tempat rujuk apabila nanti ada yang positif,” tuturnya.

Menurut Adit, kalau pelaksanaan diundur menjadi Agustus, hal tersebut dapat mengganggu pembelajaran fakultas dan dapat merusak tatanan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. “Kalau PPKM berhasil, kemudian pelaksanaan KKN akan diubah ke pertengahan Agustus. Apakah nanti tidak mengganggu pembelajaran di bulan September? Karena Fakultas Kedokteran (FK) di September sudah masuk dan banyak kegiatan di FK seperti skill praktik,” tutur Adit.

“Jadi, itu bukan solusi, tapi malah menambah masalah baru. Maka, lebih baik pelaksanaan KKN sesuai waktu, tetapi model dari KKN-nya yang diubah yaitu seperti di desa sendiri dan daring,” tutur Adit. Adit lebih memilih KKN di desa sendiri atau daring karena hal ini dapat mempermudah untuk mendapatkan informasi serta merasa nyaman ketika KKN di desa sendiri.

Adit juga menyarankan agar terdapat koordinasi antara pihak fakultas dengan LPPM yang memperjelas hubungan sinkronisasi dan kerja sama dengan pihak-pihak lain serta pelaksanaan KKN diharapkan dapat dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi saat ini.

“Aku berharap agar pelaksanaan KKN dapat dilakukan secara daring, tetapi berada di desa atau tempat tinggalnya sendiri dan untuk uang KKN yang seharusnya digunakan, tetapi kemudian tidak digunakan dapat dikembalikan, karena harus ada pertanggungjawaban yang jelas terhadap uang,” harap Adit.

Selain itu, Shierly, mahasiswa Fakultas Sastra −asal Purwokerto yang mendapatkan tempat KKN di Banjarnegara− mengatakan, “Pastinya khawatir apalagi Covid sekarang lagi meningkat,” tuturnya.

Perasaan was-was juga muncul pada diri Shierly jika KKN tetap dilakukan secara luring dan pelaksanaan KKN yang diundur hingga akhir Agustus disetujui. Apabila melihat dari situasi dan kondisi yang sedang terjadi, daerah tempat KKN yang akan ia tempati memiliki tingkat penderita Covid-19 yang rendah berdasarkan hasil survei bersama kelompoknya.

Untuk KKN, Shierly lebih memilih diadakan secara luring, tetapi di desa masing-masing. “Aku pikir supaya meminimalkan risiko yang ada, juga mendukung kegiatan PPKM saat ini,” tambah Shierly.

Sebetulnya, orang tua dari Shierly menentang kegiatan KKN yang dilakukan secara luring dengan alasan peningkatan kasus Covid-19 yang baru-baru ini mengalami lonjakan tinggi di berbagai daerah.

Berdasarkan konfirmasi dari pihak LPPM UMP saat diwawancarai via telepon Whatsapp (04/07), pihak LPPM UMP mengatakan belum ada keputusan lebih lanjut apakah KKN akan diadakan secara luring atau daring walaupun untuk persiapan tempat dan kelompok KKN sudah diputuskan jauh-jauh hari dengan berbagai pertimbangan, seperti asal, fakultas, jenis kelamin, dan apakah memiliki riwayat penyakit kronis. Keputusan baru akan diambil setelah ada musyawarah lebih lanjut dengan Wakil Rektor 1.

Berkaitan dengan keamanan dan pengawasan, Suwarno menjelaskan bahwa hal tersebut akan dilakukan secara maksimal seperti rencana memecah kelompok menjadi kelompok yang lebih kecil, melakukan evakuasi jika ada salah satu mahasiswa yang terpapar Covid-19 dan memindahkannya ke Hotel UMP sebagai tempat isolasi, serta  biaya untuk isolasi akan ditanggung seluruhnya oleh panitia.

Jika terdapat kemungkinan diadakan KKN secara daring, Suwarno menyatakan tidak akan diadakan di rumah masing-masing mengingat hasil dari KKN sebelumnya yang kurang memuaskan.

“Walaupun kami (panitia), misalkan nanti terpaksanya kami adakan KKN-nya daring, tetapi tidak akan di rumahnya masing-masing, melainkan di posko KKN sehingga bisa terpantau di tempat KKN,” ujar Suwarno.

Suwarno juga kembali menegaskan semua informasi yang sedang berkembang di media sosial, seperti Instagram dan Twitter belum menjamin kebenaran informasi tersebut. Ia menyatakan LPPM belum mengeluarkan statement mengenai keputusan penyelenggaraan KKN tahun ini sehingga mahasiswa tak perlu khawatir dengan banyaknya informasi yang beredar.

Senin, (05/07), muncul surat edaran No: A12.II/1167-S.Ed/UMP/VII/2021 tentang pelaksanaan KKN UMP tahun 2021 yang menyatakan bahwa pelaksanaan KKN tahun 2021 dilaksanakan secara daring di lokasi masing-masing. Kemudian, Wakil Rektor terkait bersama dengan Dekan, Ketua LPPM, panitia KKN Universitas, dan Fakultas segera menyusun ketentuan teknis guna kelancaran dan kemudahan pelaksanaan KKN daring. Lalu, KKN dalam bentuk relawan dan aktivitas pengganti KKN tetap dilaksanakan dengan memprioritaskan kesehatan.

Menindaklanjuti Surat Edaran tersebut, Wakil Rektor (WR) 1, Aman Suyadi menuturkan jika hal-hal yang berkaitan dengan KKN masih dalam proses perumusan. “Kalau untuk daring atau luring itu, kami masih menunggu kondisi yang akan membaik karena saat ini memang tidak bisa dilaksanakan sehingga kami sudah memutuskan untuk diundur sampai pertengahan Agustus. Untuk kelanjutannya, akan kami bahas lebih lanjut lagi,” tuturnya.

Apabila kondisi covid-19 masih sama seperti ini atau bahkan semakin meningkat, Aman menuturkan bahwa KKN akan dilaksanakan secara daring di desa masing-masing sehingga dapat mengembangkan desa, yaitu salah satunya dengan mengikuti satgas Covid, posyandu, dan bentuk kegiatan kreativitas lainnya.

“KKN itu tetap berjalan dan mahasiswa memperoleh pembelajaran dari masyarakat karena KKN ini kan memberikan mahasiswa kemampuan komunikasi, kemampuan memimpin, kemampuan menyelesaikan masalah, dan kemampuan untuk bisa berinovasi,” harap Aman Suyadi.

Aman menambahkan akan ada pengumuman lebih lanjut terkait pelaksanaan KKN. “Dan untuk pengumuman lebih lanjut (mengenai pelaksanaan KKN) akan diberitahukan secepatnya,” jelas Aman selaku WR 1. (CH/RBS/Bhas)