Bhaskara.id – Seruan Aksi Mimbar Demokrasi menggema di depan gedung DPRD Banyumas pada Selasa, 23 September 2025. Sejumlah mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam gerakan Banyumas Melawan menggelar aksi mimbar demokrasi sebagai protes atas tingginya tunjangan DPRD yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi rakyat Banyumas.

Dalam aksi yang disertai audiensi bersama DPRD tersebut, massa menyatakan kekecewaan karena tidak mendapatkan jawaban konkret dari para wakil rakyat. “Betul kawan-kawan, kita tidak mendapat sikap jelas dari DPRD Banyumas,” teriak salah satu orator, disambut gemuruh persetujuan peserta aksi.

Yoga Dwi Yuwono, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto (BEM UMP) menjelaskan bahwa aksi mimbar demokrasi digelar bukan hanya untuk menyuarakan keresahan, tetapi juga mengedukasi publik. “Yang pertama, mimbar demokrasi ini kami gaungkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tunjangan DPRD, terutama rumah dan transportasi, secara sosiologis tidak mencerminkan kebijakan prorakyat. Maka aksi ini adalah bentuk keresahan sekaligus aspirasi mahasiswa sebagai sosial kontrol terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat,” jelas Yoga.

Yoga  juga menyinggung regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 pasal 17 yang menekankan unsur kewajaran dan kepatutan dalam pemberian tunjangan. “Kami menilai tunjangan perumahan DPRD tidak wajar, tidak patut. Apalagi di Banyumas belum ada satuan harga sewa rumah (SSH) yang jelas. Mestinya ada riset dulu, biar sesuai dengan kondisi lokal. Sementara UMR Banyumas hanya Rp2,3 juta, bandingkan dengan tunjangan DPRD, timpangnya jauh sekali,” tegas Yoga.

Menurut data mahasiswa, ada sekitar 70 ribu rumah tidak layak huni di Banyumas. Meski DPRD kemudian merevisi angka itu menjadi 55 ribu, Yoga menilai masalah substansial tetap sama: masih banyak warga yang hidup tanpa hunian layak, sementara wakil rakyat menikmati tunjangan besar.

Mahasiswa juga menyoroti minimnya kehadiran anggota DPRD saat audiensi berlangsung. Dari 50 anggota, hanya lima yang hadir.

“Ini artinya mereka tidak serius mendengar aspirasi rakyat. Lebih jauh lagi, tuntutan kita ditolak dengan alasan nominal yang kita sebutkan tidak sesuai. Kami bisa terima kalau ada perbedaan angka, tapi dasar perhitungannya pun tidak transparan. Jadi DPRD ini sama sekali tidak terbuka soal gaji dan tunjangannya,” ungkap Yoga.

Soal gaya komunikasi DPRD, Yoga menilai jawaban yang diberikan berputar-putar tanpa menyentuh pokok tuntutan. “Kita tanya soal kepatutan dan kewajaran, tapi yang keluar justru jawaban muter-muter. Tidak ada kepastian,” kritiknya.

Meski audiensi belum membuahkan hasil, mahasiswa berjanji akan terus mengawal isu ini hingga kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada rakyat. (BHAS/MV/RY)