Bhaskara.id – Momentum Hari Jadi ke-455 Kabupaten Banyumas dimanfaatkan sejumlah mahasiswa untuk menggelar aksi mimbar bebas sebagai bentuk refleksi atas kondisi daerah. Aksi tersebut diikuti lebih dari 60 massa dari berbagai perguruan tinggi di Banyumas.Aksi tersebut melibatkan mahasiswa dari berbagai kampus, di antaranya Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Telkom University Purwokerto, Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), UIN Saizu Purwokerto, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIKOM).

Koordinator Lapangan aksi, Setiawan dari Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman (UNSOED), menyampaikan bahwa perayaan Hari Jadi Banyumas dinilai terlalu didominasi kegiatan seremonial.

“Dari apa yang kami lihat dan amati bersama teman-teman mahasiswa, perayaan hari jadi Banyumas terlalu banyak seremonial, ujung-ujungnya seperti pesta saja. Padahal ada realitas yang perlu diperhatikan,” ujarnya.

Menurutnya, momentum hari jadi seharusnya tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga ruang evaluasi bersama antara pemerintah dan masyarakat.

“Kita tidak menolak perayaan. Tapi selain senang-senang, kita juga harus fokus ke depan. Bagaimana caranya menanggulangi berbagai persoalan di Banyumas dan memperbaikinya agar menjadi lebih baik,” tambahnya.

Sementara itu, Peserta Aksi dari UMP, Grisaldy, menjelaskan bahwa aksi ini dikemas dalam konsep mimbar bebas dan tidak memiliki objek politik tertentu.

“Tujuan utama kami adalah refleksi dan pencerdasan masyarakat. Ini bukan aksi dengan tuntutan formal yang dilayangkan ke pemerintah daerah. Output minimalnya adalah pernyataan sikap,” jelasnya. Ia menambahkan, massa aksi sebenarnya berharap dapat berdialog langsung dengan Bupati Banyumas. Namun saat tiba di kantor pemerintah daerah, situasi sudah sepi sehingga tidak terjadi pertemuan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah isu, terutama pendidikan dan ekonomi. Berdasarkan data yang mereka baca, terdapat sekitar 14.000 anak yang tidak bersekolah. Selain itu, mereka juga menyoroti persoalan alokasi anggaran pendidikan yang dinilai perlu dievaluasi.

Di bidang ekonomi, mahasiswa menyinggung persoalan pengangguran dan upah minimum regional (UMR) Banyumas yang dinilai belum sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Mereka juga menyoroti peningkatan angka pengangguran perempuan dalam periode terakhir.

Selain itu, isu lingkungan, ruang demokrasi yang dinilai semakin menyempit, dugaan represivitas aparat, serta persoalan tahanan politik turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut.

Mahasiswa berharap momentum Hari Jadi Banyumas tidak hanya menjadi perayaan simbolik, tetapi juga menjadi titik refleksi bersama demi perbaikan daerah ke depan. (LY/BHAS).