Redaksi
Bhaskara.id – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kabupaten Banyumas, turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Gelap’. Aksi ini digelar di depan Pendopo Bupati Banyumas Si Panji pada Rabu (19/2/2025) sebagai bentuk menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Para mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Banyumas Bergerak (Semarak) menyoroti berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, mulai dari efisiensi anggaran yang buruk, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga pengangkatan pejabat yang tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme dan transparansi.
Koordinator lapangan perempuan, Rabiatul Adawiyah Situmorang mengatakan mereka membawa 10 tuntutan tentang kondisi negara saat ini. “Ada 10 poin tuntutan yang kita bawakan, yang pasti isu-isu yang kita kemas sebagai indonesia gelap. Beberapa diantaranya menyangkut pendidikan itu sendiri, kemudian isu-isu tentang kebijakan pemerintah yang seringkali dikeluarkan tanpa adanya kajian-kajian akademik yang ilmiah”, ungkapnya.
Adawiyah juga menyoroti bagaimana kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sering kali tidak melalui kajian akademik yang mendalam. Menurutnya, hal ini adalah kesalahan fatal yang menunjukkan lemahnya sistem politik di Indonesia. “Mengeluarkan kebijakan tanpa kajian akademik itu fatal menurut kami. Bahkan, sistem politik di negara ini sudah buruk,” ungkapnya.
Salah satu contoh kebijakan yang di kritik adalah terkait dengan penghentian penyebaran elpiji, yang diumumkan bukan oleh Presiden atau kementerian terkait, melainkan oleh DPR. “Kebijakan seperti penghentian penyebaran elpiji itu seharusnya disampaikan langsung oleh pemerintah, bukan tiba-tiba diumumkan oleh DPR. Ini menunjukkan bahwa sistem komunikasi kebijakan di negara ini kacau dan tidak profesional,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, salah satu anggota DPRD Banyumas yang menemui massa adalah Supangkat dari Fraksi Partai Golkar. Dalam pertemuan tersebut, Supangkat menyampaikan bahwa ia akan meneruskan aspirasi mahasiswa kepada Ketua DPRD Banyumas dan selanjutnya akan diteruskan ke DPR RI di Jakarta. “Kami memahami keresahan adik-adik mahasiswa dan akan menyampaikan tuntutan ini kepada Ketua DPRD Banyumas. Nantinya, aspirasi ini juga akan kami teruskan ke DPR RI agar didengar langsung oleh pemerintah pusat,” ujar Supangkat di hadapan mahasiswa.
Menanggapi kesepakatan tersebut, mahasiswa menyatakan akan tetap mengawal tuntutan mereka hingga ada tindakan konkret dari pemerintah dan DPRD terkait permasalahan yang mereka suarakan. (AS/MR/BHAS)
10 tuntutan mahasiswa Purwokerto:M
- Meninjau kembali kebijakan yang dianggap menyengsarakan rakyat.
- Menyusun kebijakan berbasis akademik dan prosedur yang transparan.
- Menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan negara.
- Mencabut Instruksi Presiden Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang dianggap berdampak negatif.
- Tidak memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan sebagai investasi masa depan.
- Mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis yang dinilai tidak efektif.
- Menjamin pemerintahan yang terbuka terhadap kritik dan menjunjung Hak Asasi Manusia.
- Menyelesaikan konflik agraria serta memastikan kebijakan ramah lingkungan.
- Menghentikan praktik militerisme dalam ranah sipil.
- Menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan serta menerapkan sistem meritokrasi.
