• 

Bhaskara.id – Friska Mega Utami, salah satu mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP hingga saat ini belum mendapatkan bantuan subsidi kuota yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP). Ia mengatakan, pada pemberian subsidi kuota gelombang pertama, ia mendaftarkan nomornya yang merupakan provider Tri. Namun, ia tidak mendapatkannya karena pada saat itu bantuan subsidi kuota hanya untuk mahasiswa yang menggunakan provider Telkomsel (non By.U) dan Indosat.

Hingga pada saat pemberian subsidi kuota gelombang kedua, khusus bagi mahasiswa yang belum mendapatkan pada gelombang pertama, terdapat penambahan provider, yaitu XL (non Axis) dan Smartfren. Friska pun ikut mengisi kembali menggunakan kartu yang berbeda.

“Akhirnya saya ikut mengisi lagi pada gelombang kedua, katanya untuk yang pertama belum dapat tapi dengan syarat kartu-kartu tertentu. Akhirnya saya pakai kartu XL milik ibu saya, karena saya berfikir masih bisa saya pakai untuk hotspot pribadi. Tetapi pada saat yang lain sudah dapat, hingga saya menunggu sampai tanggal 1 Agustus, saya belum dapat juga. Saya pun bertanya ke grup kelas, ternyata masih ada beberapa mahasiswa yang belum dapat,” katanya.

Friska mengatakan dirinya belum pernah melapor secara langsung ke pihak kampus ataupun dosen. Tetapi, ia sempat menghubungi pihak humas UMP melalui direct message akun instagram resmi UMP, namun tidak mendapatkan respon. Ia berharap agar dirinya juga mendapatkan subsidi kuota tersebut.

“Harapan saya, seharusnya saya mendapatkan subsidi kuota tersebut, kita sudah mendaftarkan nomor telepon sesuai dengan providernya. Lalu, seperti tidak ada tindak lanjutnya akan bagaimana, sedangkan kita kuliah sama-sama bayar, tetapi tidak mendapatkan hak yang sama,” tutupnya.

Senasib dengan Friska, Syifa Yuinsa Yuanita, mahasiswa Fakultas Hukum, juga tidak mendapatkan bantuan subsidi kuota lantaran provider yang ia gunakan tidak termasuk ke dalam provider yang disediakan UMP.

“Pada gelombang pertama saat saya tidak mendapat kuota tersebut, saya masih menolerir, mungkin memang provider Telkomsel yang penggunanya paling banyak lebih didahulukan. Saya percaya, saya akan dapat di gelombang kedua. Namun setelah gelombang kedua diumumkan, ternyata provider Tri masih belum tercantum di form UMP. Padahal menurut saya, pengguna Tri cukup banyak karena harganya yang terbilang murah. Saya mencoba bersabar, namun sampai berminggu-minggu dari gelombang kedua dan sampai sekarang saya belum mendapatkan kuota untuk provider Tri,” katanya.

Sebagai pengguna kartu Tri, Syifa merasa kurang adil. Senada dengan Friska, Syifa pun berharap untuk provider Tri dan provider yang belum mendapatkan kuota gratis agar mendapatkannya. ”Kami semua membayar uang kuliah. Maka kami semua berhak mendapatkannya juga,” tutupnya.

Menanggapi hal tersebut, Jebul Suroso selaku WR 1 Bidang Akademik dan Kerja Sama mengatakan sedikit kecewa terhadap mahasiswa. Ia berfikir jumlah mahasiswa sekitar sepuluh ribu, sehingga ia berharap di gelombang satu, ketika pihak kampus memberikan informasi tersebut, semua segera menanggapi. Namun, ternyata hanya berapa ribu yang menanggapi, dan ternyata berbanding lurus dengan kepesertaan mahasiswa dalam verifikasi data tahap satu UAS.

“Banyak mahasiswa yang belum mengikuti verifikasi tahap satu. Jadi, kami berfikir menyatu. Mahasiswa-mahasiswa tolong ikuti program yang ada di kampus, ikuti perkembangan dan informasinya. Karena kami tidak bisa menyampaikan secara langsung. Maka kami menggunakan media, Di gelombang satu hanya sekitar 60% mahasiswa yang mendaftar pembagian kuota. 70% kurang sedikit lah,” tuturnya.

Terkait dengan provider yang disediakan, yaitu Telkomsel (non By.U), Indosat, XL (non Axis), dan Smartfren, Jebul mengatakan sudah jelas pihaknya menyampaikan, yang bisa masuk adalah provider-provider tersebut. Untuk mahasiswa yang tidak menggunakan provider itu, mereka harus memiliki salah satu dari provider yang ditawarkan UMP. Kampus hanya memfasilitasi provider yang bisa diisi kuota dari pihak provider.

“Karena variasinya banyak dan kita ingin memfasilitasi yang bisa diisikan dari pihak provider. Kalau dari sana bisanya memberikan kartu, tidak kita hubungi, yang tidak kita ajak kerjasama itu yang tidak bisa mengisikan langsung. Tidak efisien ketika mahasiswa harus berdatangan mengambil kartu tersebut di kampus,” katanya.

Jebul menambahkan, untuk provider Telkomsel, ketika pihaknya membeli dengan harga corporate, yang memungkinkan untuk diisikan kuota hanya kartu AS, Simpati dan sebagainya kecuali By.U. Untuk provider Tri itu tidak bisa, XL yang Axis itu juga prosesnya berbelit. Maka dari itu pihaknya tidak menawarkan provider itu.

“Bahkan awal kita ingin benar-benar tegas. Gunakan telkomsel dan indosat saja, hanya dua itu saja. Tapi kita lihat angkanya, awal indosat sekitar dua ribu lebih mahasiswa, Telkomsel tiga ribu lebih, hitungan kami perlu diakomodir jika angka penggunanya mencapai lima ratus lebih,” kata Jebul.

“Jika yang angka penggunanya di bawah seratus, itu kita mau beli model corporate susah, model mengisi kuota juga susah, jika diberikan kartu nanti tidak efisien. Mudah-mudahan yang belum terkirim sedang dalam proses. Nanti coba saya cek. Wong kita sudah sepakat untuk dikirim dan kita sudah membayar,” tutupnya. (TA/RTA/Bhas)