Bhaskara.id – Banyumas, 17 Oktober 2025 — Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Banyumas berkumpul di Alun-alun Purwokerto untuk menggelar aksi Mimbar Bebas sebagai bentuk refleksi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo–Gibran. Aksi ini disambut hujan deras, diwarnai dengan orasi, diskusi, dan pembacaan lima tuntutan utama yang menyoroti kondisi demokrasi, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan hidup di Indonesia.

Salah satu peserta aksi, Grisaldi Noval, menyampaikan bahwa ruang demokrasi saat ini semakin sempit dan banyak tindakan represif terhadap mahasiswa.

“Kami menuntut agar ruang demokrasi dijaga dan kebebasan sipil dihormati. Komando teritorial juga perlu dibubarkan karena justru mempersempit ruang gerak masyarakat,” ungkapnya saat ditemui seusai aksi hari ini.

Selain soal demokrasi, para mahasiswa juga menyoroti persoalan pendidikan yang dinilai semakin mahal dan tidak merata. Mereka menilai sistem pendidikan kini lebih berpihak pada kepentingan kapital.

“Pendidikan sekarang semakin mahal, sementara transparansi dana pendidikan tidak jelas. Di Banyumas saja ada lebih dari 13 ribu anak yang putus sekolah. Ini seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah,” lanjutnya.

Dalam orasi mereka, mahasiswa juga menyinggung janji kampanye pemerintah tentang penyediaan lapangan pekerjaan. Menurut mereka, janji tersebut belum benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, terutama kalangan muda.

Dalam aksi mimbar bebas tersebut, Banyumas Raya menuntut lima tuntutan meliputi: membangunnya ruang demokrasi, pemerataan dana pendidikan, peringatan untuk menghentikan melakukan kerusakan-kerusakan lingkungan yang dibuat dari suatu proyek-proyek strategis nasional, mengenai isu tunjangan DPR yang masih menjadi isu problematika, dan bagaimana supremasi hukum itu dijalankan.

Fathur, mahasiswa UMP menyebutkan bahwa pengadaan aksi ini sebagai ruang perasaan senasib mahasiswa-mahasiswa dan rakyat dalam mengkritisi keresahan mengenai kebijakan pemerintah.

“Saya kira bisa sekali, supaya kan mereka ada keinginan-keinginan untuk ikut. Malah kalau suatu yang dipicu terus kemudian keresahan itu sama, maka kemudian segolongan masyarakat dan sebagainya kemudian sadar, dari situ pasti tergerak, ruang-ruang seperti ini barangkali bisa menjadi ruang untuk mengumpulkan keresahan-keresahan itu.

Aksi ini merupakan wujud nyata pengadaan ruang bagi publik untuk membantu menyampaikan keresahan-keresahan mahasiswa dan rakyat kecil lainnya mengenai isu-isu yang populer. Melihat fokus pada aksi ini adalah mengkritisi hasil dari satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, dimana program-program yang dijalan sering tidak berpihak pada rakyat.

“Kebijakan Prabowo-Gibran itu seringkali mengakibatkan ruang ruang lingkungan (ekologi) malah di eksploitasi, di Halmahera dan lain sebagainya. Dampak dari itu luar biasa besar, banjir bandang, miss cuaca, dipengaruhi daripada kebijakan-kebijakan tersebut.” tambah Fathur.

Aksi mimbar bebas Banyumas Raya yang dihadiri lebih dari 70 massa aksi ini merupakan aksi gelombang daerah. Aksi ini akan berlanjut sampai pada tingkat aksi Nasional ber tepat pada tanggal 20 Oktober 2025 sesuai dengan satu tahun dilantiknya presiden Prabowo-Gibran. Aksi gelombang tingkat nasional akan menjadi wadah bagi tiap-tiap gelombang daerah akan eskalasi lebih lanjut.

Aksi yang dilakukan tidak semata hanya formalitas, setiap poin tuntutan yang diberikan merupakan aspirasi-aspirasi yang patut mendapat perhatian. Jizdan Salim, Mahasiswa Unsoed menyatakan harapannya “harapannya setiap aksi yang dilakukan bukan dipandang sebagai suatu suara suara yang sekadar hanya teriak teriak saja, itu merupakan suatu bagaimana supremasi hukum itu ditegakkan dengan cara mendengarkan masyarakat secara langsung.” (BHAS/MF/LY).