Bhaskara.id – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Serikat masyarakat Bergerak (Semarak) kembali melakukan aksi guna menagih pernyataan sikap Pemerintah Daerah (Pemda) Banyumas terkait Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja, Selasa (27/10). Namun, saat akan berjalan menuju titik aksi (di depan gedung DPRD Banyumas), peserta aksi diberhentikan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian mengatakan agar peserta aksi tidak menuju depan kantor Pemkab Banyumas dengan dalih adanya acara yang digelar oleh salah satu organisasi masyarakat. Sehingga aksi dilakukan di Jalan Jendral Soedirman, tepatnya di sebelah selatan Alun-Alun Purwokerto.

Berbeda dari aksi-aksi sebelumnya, aksi ini dikemas dalam konsep kondangan pernikahan antara pemerintah dan oligarki. Peserta aksi juga menggunakan batik yang dibalut dengan almamater masing-masing.

“Aksi kita kali ini, kita kemas sebagai pernikahan antara pemerintah dan oligarki. Kenyatannya hari ini pemerintah dan oligarki bercumbu ria, melahirkan anak haram yaitu UU Cipta Kerja yang menuai berbagai pro-kontra, penolakan di segala sektor lingkungan, ketenagakerjaan, pendidikan, bahkan sampai sektor agama –pun menolak –muhammadiyah dan NU menolak UU ini,” kata Afdal yang merupakan Tim Lobi aliansi Semarak.

Di samping itu, mereka juga menggelar demo memasak. Dalam orasinya, Fakhrul Firdausi selaku koordinator lapangan aksi mengatakan memilih demo masak dikarenakan Bupati Banyumas, Achmad Husein sempat meminta agar mahasiswa tidak menggelar demonstrasi kembali.

Hal itu itu pun diperkuat oleh pernyataan Achmad Husein melalui Instagram pribadinya pada (23/10), “…menyudahi demo demo lagi, kecuali demo memasak monggo…”.

Beberapa peserta aksi terlihat membawa peralatan masak portable untuk memasak mie instan, juga termos untuk membuat kopi. Mereka duduk melingkar di depan mobil komando sambil memasak.

Bersamaan dengan hal itu, sesuai arahan dari pihak kepolisian, tim lobi Aliansi Semarak beranjak menuju ke dalam gedung DPRD guna berdiskusi dengan pihak Pemda. Namun sangat disayangkan, ternyata dari pihak DPRD maupun Bupati sedang tidak berada di kantor.

Salah satu staf umum Pemda mengatakan jika pihak DPRD tidak sedang berada di tempat. “Kalau dari pihak kami (DPRD), untuk pimpinan dan anggota sedang melaksanakan workshop di Cirebon,” ucap staf tersebut sembari menyodorkan daftar nama anggota yang bertolak ke Cirebon.

Atas pernyataan tersebut, tim lobi meminta respon –entah dari pihak pimpinan, maupun anggota DPRD untuk menyatakan sikap terkait kedatangan massa aksi. Tim lobi menyarankan kepada staf umum untuk menghubungi DPRD melalui telepon.

“Barangkali bisa dibantu untuk menghubungkan –entah dari siapa –ke siapa,” ucap tim lobi.

“Kalau untuk itu, pendamping juga ikut, paling tidak, kadang-kadang komunikasinya (Ketua DPRD) dengan pendamping,” sahut staf umum tersebut.

Akhirnya, staf tersebut menelepon Urip Budi selaku pihak pendamping ketua DPRD, dari tim lobi Semarak diwakili Afdal untuk melakukan perbincangan. Namun, setelah sambungan telepon terhubung ajudan DPRD tersebut mengatakan bahwa anggota DPRD sedang rapat. “Bapak lagi rapat di dalam mas, saya saja tidak bisa menemui,” ujarnya.

Di sela-sela obrolan afdhal dengan Urip, terdengar suara kicauan burung dari kejauhan. “Loh katanya rapat kok ada suara burung,” ujar salah satu reporter yang berada di samping tim pelobi. Sontak hal tersebut menjadi bahan tertawaan mahasiswa yang berada di dalam gedung.

Hal tersebut juga mengakibatkan kecurigaan Afdal, sehingga memunculkan keraguan terkait Budi yang mendampingi ketua DPRD ke Cirebon. Hingga Afdal meminta Budi untuk memberi bukti konkret, dengan memberi bukti lewat share location.

“Sudahlah, saya bingung tidak bisa berkata apa-apa,” jawab budi seraya mematikan telepon.

Kejadian tersebut, membuat tim lobi bertanya-tanya dan kecewa mengenai sikap Budi yang mematikan telepon.

Setelah itu, tim lobi berinisiatif untuk menemui Bupati supaya menyatakan sikapnya. Namun ternyata, bupati tidak sedang berada di tempat. Didik selaku Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional menyatakan, “Hari ini, Bupati tidak sedang berada di tempat, beliau sedang dinas ke Jakarta,” katanya.

Padahal menurut Afdhal, tujuan massa aksi ingin menemui Pemda Banyumas untuk menagih komitmen bupati dan ketua DPRD, menyatakan sikap secara kelembagaan dan disampaikan ke publik. Pun, ketika nanti sikapnya mendukung atau sikapnya menolak akan diargumentasikan.

Jika sikapnya menolak berarti sama dengan di pihak Semarak, namun ketika sikapnya mendukung berarti perlu didialektika untuk debat di mimbar bebas, tapi kenyataanya hari ini Bupati ke Jakarta, kemudian DPRD beserta anggotanya ke Cirebon.

Setelah itu, tim lobi meninggalkan gedung Pemkab Banyumas dan kembali ke dalam massa aksi, untuk kemudian mencoba menelepon Bupati untuk disuarakan ke publik.

“Sikap saya tetap tidak ada perubahan, bahwa saya loyal terhadap Pemerintah Pusat. Walau bagaimanapun, saya menyakini pemerintah pusat tujuannya baik,” ucap Husein saat dihubungi via telepon oleh Fakhrul Firdausi daei atas mobil komando.

“Karena mahasiswa menghendaki adanya diskusi, saya akan siap memfasilitasi ini (diskusi) para anggota DPR RI akan kami undang atau bisa saja itu di Purwokerto –bisa saja di Jakarta – maksimal 20 orang,” imbuhnya.

Bayu selaku peserta aksi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto pun menyatakan kekecewaannya karena Bupati beserta DPRD tidak berada di tempat.

“Sebenarnya kita mau mengadakan demo masak dan adanya diskusi publik, atau sidang publik. Tetapi, baik dari bupatinya sendiri tidak ada. Saya kira hal ini sangat disayangkan karena demo kali ini masih berkaitan dengan demo sebelumnya, hanya saja dilakukan dengan konsep yang berbeda,” ujar Bayu. (HKA/Bhas)