Redaksi
Ilustrasi: Divisi Kreatif
Bhaskara.id – Keadaan KM (Keluarga Mahasiswa) UMP saat ini menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Kongres Mahasiswa (KOSMA) yang sempat tertunda, adanya kekosongan kekuasaan lembaga tinggi selama dua tahun. Adanya upaya melanjutkan kembali agenda KOSMA yang sempat tertunda juga tak membuahkan hasil yang diharapkan.
Selasa, 13 Oktober 2020, sidang KOSMA berlangsung dengan ricuh. Dead lock seolah menjadi hal lumrah pada malam itu. Argumen dan bantahan terus bersautan tak henti hingga mengakibatkan walk out serentak oleh forum. (baca juga : https://bhaskara.id/2020/10/tak-kunjung-temui-kesepakatan-peserta-kosma-serentak-meninggalkan-forum/).
Setelah forum dibubarkan karena semua peserta pergi meninggalakan ruangan, mereka langsung membentuk kembali forum baru tanpa adanya DPM. Menurut Aditya Refaldyanto, selaku Badan Pekerja (BP) KOSMA XVII, alat kelengkapan telah menginisiasi adanya forum baru ini untuk membahas langkah ke depan.
“Alat kelengkapan berinisiatif untuk membahas nasib lembaga ke depan. Jangan sampai kita bubar tanpa membuat sistem yang baru,” jelasnya.
Adit juga menjelaskan jika pembahasan forum baru ini bermuara pada penuntutan pembubaran KOSMA kepada Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan AIK, secara legal guna membentuk sistem KM UMP yang baru.
Sejalan dengan Adit, Astri juga mengatakan bahwa ia bersama dengan alat kelengkapan KOSMA berinisiatif untuk mengumpulkan masa guna membahas mengenai jalan keluar yang berujung pada pembubaran KOSMA dan pembentukan sistem baru dalam KM UMP.
Ahmad Darmawan, selaku WR 3 mengatakan bahwa ia siap membantu jika nantinya KOSMA tidak membuahkan hasil.
“Kami siap membantu dan campur tangan jika memang masalah ini terus berlarut-larut, karena kita ini sudah lama tidak memiliki BEM (presiden mahasiswa),” jelasnya saat ditemui di kantornya.
Ia juga mengatakan jika nantinya akan dibentuk satu sistem baru untuk KM UMP, ia akan setuju selama sistem baru itu dirasa lebih efektif kaitannya dalam proses berorganisasi lembaga dan UKM.
“Mungkin sistem yang lama terlalu sulit jadi perlu diubah, era student government itu sudak tidak cocok lagi, perlu ada reformasi sistem yang lebih simple dan mudah dijalankan sehingga bisa menyejahterahkan semuanya,” imbuhnya. (MF/Bhas)
