Bhaskara.id- Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Serikat Masyarakat Bergerak (SEMARAK) Banyumas melaksanakan aksi massa dalam rangka menuntut turunnya harga BBM pada senin (5/9). Aksi massa dimulai pukul 14.55 di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kawasan Alun-alun Purwokerto.

Massa yang berjumlah kurang lebih 800-1000 orang, terdiri dari beberapa Lembaga kampus dan masyarakat yang ada di Banyumas, diantaranya: Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Univeristas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Institut Teknologi Telkom Purwokerto (ITTP), STMIK Widya Utama Purwokerto, Universitas Perwira Purbalingga, IMM Pantai Selatan, IMM Brebes, IMM Banyumas, dan beberapa warga Banyumas.

Omeda selaku koordinator lapangan (dua) aksi menjelaskan bahwa aksi ini dilakukan untuk mengurangi harga bbm yang naik 3 September kemarin. Selain itu, aksi ini juga dilakukan untuk menerangkan kepada mahasiswa dan masyarakat luas yang pada dasarnya, kenaikan harga BBM adalah kebijakan yang anti rakyat.

“Gelar aksi ini juga bertujuan untuk mengedukasi massa luas yang pada dasarnya kenaikan harga BBM ini akan menyebabkan dampak-dampak fatal, karena BBM merupakan instrumen fundamental bagi rakyat dari sector ekonomi dan lain sebagainya. Maka dengan kenaikan harga BBM ini cepat atau lambat akan mempengaruhi sektor ekonomi masyarakat,” ujar Omeda.

Alfan Maulana Akbar selaku Presiden BEM Unsoed, menyuarakan orasi dengan menegaskan tuntutan aksi semarak Banyumas kepada Bupati dan DPRD Banyumas. “Kenaikan harga BBM membuat berbagai elemen masyarakat mulai dari ojek online, tempat makan yang menyediakan delivery online, hingga mahasiswa yang membutuhkan mobilitas tinggi kewalahan terhadap isu tersebut. Permasalahan ini menjadi cukup serius karena kenaikan harga BBM dinilai cukup besar, yaitu mencapai angka 30%. hal ini jelas menganggu perhatian berbagai kalangan, mengingat kenaikan harga tersebut sudah disahkan dan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada hari sabtu (3/9). Maka kami, dari semarak Banyumas mengajukan tuntutan untuk disepakati oleh Ketua DPRD dan Bupati Banyumas untuk menjadi wadah aspirasi mayarakat Banyumas, dan ikut bergerak dengan ikut menyuarakan desakan kepada Presiden Joko Widodo,” ujar Alfan.

Tak berselang lama, Bupati Banyumas, Achmad Husein, dan Ketua DPRD Banyumas, Budhi Setiawan, hadir di tengah kerumunan masa dan menaiki mobil komando.

“Kami sudah mendengar semuanya, dan kami memahami apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa. Ini nanti akan saya sampaikan, saya sampaikan degan para mahasiswa yang turut ikut mengantar ini ke ketua DPR RI atau ke kantor Presiden Bersama saya, tidak apa-apa, saya antarkan,” ujar Husein.

Senada dengan hal itu, Budhi juga menambahkan beberapa ungkapan kepada massa aksi. “Pada prinsipnya kami mendukung tuntutan kalian semuanya. Kalau hari ini harus ditandatangani kami siap,” ujar Budhi.

Kemudian, Bagus selaku Koordinator Lapangan (Satu) meminta kejelasan dari Bupati dan Ketua DPRD agar bisa mensepakati tuntutan agar turunnya harga BBM.

“Bapak, saya mau bertanya dulu sebelum sepakat, karena sudah banyak tanda tangan yang dibuang. Pertanyaan saya, apakah sikap bapak sepakat bahwa harga BBM diturunkan atau tidak? Kita harus tau statement pemerintah,” ujar Bagus.

Awalnya, Bupati dan Ketua DPRD Banyumas menyepakati untuk mentandatangani surat tuntutan, namun ketika ditanyai jaminan mereka malah tidak bisa menyepakati tuntutan dengan jaminan. “Kita di sini Kabupaten, yang menentukan kebijakan –kan di atas. Kemudian kita harus berbuat apa, kita kan hanya menyampaikan saja,” ujar Husein.

Mendengar jawaban tersebut, peserta aksi pun meminta agar UMR di daerah Banyumas dinaikkan. Namun, Husein mengatakan tidak bisa, karena harus ada kajian ilmiah, dan malah menyuruh peserta aksi untuk membuat kajian ilmiah tersebut. Hal ini tentu membuat peserta aksi semakin geram dan semakin memaksa untuk mendapatkan jaminan. “Saya sepakat ikut memperjuangkan menurunkan harga BBM, tanda tangan. Terus, UMR naik saya sepakat memperjuangkan tapi mengikuti mekanisme karena ada aturan,” jelas Husein.

Mendapatkan jawaban tersebut, massa aksi tetap meminta kejelasan dari Husein, selaku Bupati, karena Budhi, Ketua DPRD, secara tiba-tiba langsung turun dari mobil komando dan masuk ke dalam kantor pemerintahan. Setelah itu, massa aksi pun menawarkan agar Pemkab membuat rilis resmi sebagai bukti dan juga dokumentasi, bahwa Pemkab sudah menjelaskan kepada pemerintah pusat. Akhirnya, Husein menerima tawaran tersebut dengan meminta diberi waktu 7×24 jam, namun massa aksi tak terima karena jangka waktu yang lama. Lantas secara tiba-tiba, Husein turun dari mobil komando, dan hal tersebut membuat surat tuntutan massa aksi belum ada penekenan.

(Bhas/TCA)