Bhaskara.id – Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) sebagai institusi pendidikan menyediakan fasilitas  ruang sekretariat untuk setiap Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).  Namun, pihak kampus belum memberikan kepastian terkait pemberian ruang kesekretariatan atau biasa disebut sekre terhadap 3 UKM yaitu Pusat Informasi dan Konseling (Pik-Ma), Gema Surya Suara (GSS), dan KSR PMI.

UKM Pik-Ma merasakan dampak tidak memiliki ruang sekre. Adapun beberapa kegiatan yang terhambat karena tidak memiliki sekre yaitu seperti administrasi, kerja sama degan pihak lain dan penyimpanan barang dan berkas yang membutuhkan tempat untuk menyimpannya.

“Karena kita kerja sama dengan dinas, kita sedikit kesulitan untuk bekerja sama karena dinas seringkali ingin berkunjung atau melihat-lihat, itu yang menjadi kendala kami dalam berkomunikasi dengan dinas.  Kita juga ada event yang cukup besar, seperti pemilihan Duta GenRe yang membutuhkan tempat, kita kesulitan untuk menyimpan peralatan yang kita perlukan,” keluh Nanda Mutiara Nurlina

Nanda selaku ketua Pik-Ma berharap agar segera mendapatkan ruang sekre. “Kami membawa nama baik universitas sehingga kita menginginkan untuk mendapatkan fasilitas yang lengkap karena kita bekerja sama dengan dinas, sehingga kami masih membutuhkan kepastian mendapatkan sekre karena menjadi salah satu hambatan dalam melakukan kegiatan,” ucapnya.

Hal yang sama juga dirasakan oleh KSR PMI. Athala Rania Insyra, ketua umum KSR PMI mengeluh kalau UKM-nya belum memiliki ruangan sekre sehingga beberapa peralatan dan dokumen penting masih disimpan di kos atau rumah mahasiswa yang menjadi pengurus ataupun anggota UKM.

“Tidak adanya tempat untuk menyimpan peralatan seperti tas Pertolongan Pertama (PP) yang berisi obat-obatan, susahnya untuk pengiriman surat ke KSR PMI, dan keberadaan sekre yang sering dipertanyakan guna penunjang penilaian akreditasi kampus,” keluh Athala.

Ketika melakukan kegiatan, diskusi maupun pertemuan, ketiga UKM tersebut meminta izin untuk peminjaman ruangan yang sedang tidak digunakan. Dalam hal ini, KSR PMI meminjam Gedung F.102 untuk mengadakan rapat anggota secara offline.

Gema Surya Suara (GSS) sudah tiga tahun lamanya belum memiliki sekre berdasarkan penuturan David Saefullah Mustakim, ketua umum GSS periode 2020/2021. Mereka berharap mendapatkan sekre karena GSS memerlukan tempat untuk latihan, rapat, dan menempatkan sarana prasarana. “GSS sudah mengajukan proposal pengajuan sarana prasarana sebanyak 4 kali, tetapi hingga saat ini belum direalisasikan oleh pihak kampus,” ungkap David.

“Memang pada dasarnya kami UKM baru, yang mungkin belum mempunyai nama, tetapi untuk prestasi bisa diadu dengan UKM lain. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan buat birokrat agar dapat memberikan sekre kepada kami,” ujar David.

Menanggapi hal tersebut, Heri Purnomo selaku Biro Kemahasiswaan menyampaikan pihaknya sudah mendapatkan keluhan terkait pembagian ruang kesekretariatan sejak lama dan sudah diketahui ada beberapa UKM yang belum mendapat sekre. Ia menegaskan bahwa memang untuk UKM KSR PMI dan GSS belum mendapatkan ruang kesekretarian. Namun, untuk ruangan kesekretariatan UKM Pik-Ma berada di halaman belakang ruang BTIK, tetapi untuk menuju ruangan tersebut memiliki akses yang sempit dan tertutup.

Berdasarkan penuturan Heri, beberapa UKM yang belum mendapatkan sekre pihak kampus telah memberikan fasilitas berupa gedung J, ruangan A. K. Ansori, ruang student corner, dan beberapa ruangan lainnya untuk dapat digunakan pada saat sedang melakukan kegiatan dalam UKM yang bersangkutan.

Untuk pembagian ruangan kesekretariatan, Heri menjelaskan kalau pembagian tersebut harus melewati beberapa prosedur dan membutuhkan koordinasi dengan pihak Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Purwokerto selaku magerial tingkat tertinggi.

“Melihat ada beberapa UKM yang masih memiliki lebih dari 1 ruangan sehingga kita perlu berkoordinasi perihal managerial dan tata laksana untuk UKM yang belum mendapatkan ruangan. Selain itu, memfungsikan BEM sebagai managerial tingkat tertinggi. Kemudian, institut melibatkan banyak faktor dan mencoba untuk merealisasikannya,” tutur Heri Purnomo.

Penataan sekre UKM menurut Heri diperlukan komunikasi yang baik oleh tatanan organisasi kemahasiswaan. “Butuh berkomuniasi dengan adanya tatanan organisasi mahasiswa. Jika seandainya diperbolehkan, kami akan berusaha kepada pimpinan bagaimana penatalaksanaan itu dilakukan, pengidentifikasian, tertib di dalam administrasinya sehingga nanti harapan kami berkreasinya mahasiswa menjadi lebih mudah,” pungkasnya.

Akhmad Darmawan, Wakil Rektor 3 Kemahasiswaan, mengatakan kalau pihaknya sedang mengusahakan penyediaan sarana kepada UKM yang belum memiliki sekre yang dibantu bersama Badan Aset dan Inventaris (BAI) dan Wakil Rektor 2.

“Sudah semestinya universitas untuk menyediakan sehingga dapat tertata dengan baik, mudahan ada ruang-ruang yang semestinya sudah kami rencanakan, dan tinggal nunggu beberapa persiapan-persiapan dan hal tersebut wilayahnya BAI,” jelas Akhmad Darmawan.

Salah satu alasan beberapa UKM belum memiliki sekre berdasarkan penuturan Akhmad karena ruang sekre di gedung UKM sudah penuh dan terdapat UKM yang menggunakan sarana sekre lebih banyak dibandingkan dengan lainnya.

“Gedung UKM itu kan sudah penuh dan memang ada yang penggunaannya lebih banyak daripada yang lain, ini semestinya bisa di-split. Kami sedang mencoba, tapi itu tidak mudah,” ungkap Akhmad Darmawan.

Untuk saat ini, pihak rektorat merencakan bekas lahan di Gedung P akan dibangun menjadi sekre, “Yang jelas kita berupaya, sebenarnya ada beberapa planning. Di gedung P bekas FEB, di belakang kan ada bekas lahan, itu pernah dirancang untuk di situ,” tutur Akhmad Darmawan.

Akhmad bepesan agar beberapa UKM yang belum memiliki sekre agar tetap dapat produktif dan berprestasi. “Walaupun dengan fasilitas yang apa adanya, mudah-mudahan tetap dapat bekerja dan berprestasi, hal ini juga sudah dibuktikan oleh beberapa UKM yang belum memiliki sekre tetapi memiliki banyak prestasi,” pungkasnya. (ZAS/MHN/Bhas)